Poskotapetir.my.id – Lebak – 08 Februari 2026 Sejumlah Pimpinan Forwatu Banten gelar Kajian soal Issue Penagihan Pajak yang akan dilakukan oleh Bapenda Banten ke Rumah-rumah Warga.
Berdasarkan laporan terkini (2025-2026), adanya sekitar 2 juta hingga lebih kendaraan bermotor yang menunggak pajak—khususnya di wilayah seperti Banten—mengakibatkan kerugian potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat signifikan, mencapai triliunan rupiah.
Forum Warga Bersatu (Forwatu) Banten melontarkan kritik pedas terhadap Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten terkait isu penagihan pajak langsung ke rumah warga. Kritik ini muncul sebagai respons terhadap wacana yang dinilai tidak efektif dan berpotensi menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat.
“Kami menilai Bapenda Banten miskin ide dalam meningkatkan pendapatan daerah. Penagihan pajak ke rumah itu bukan solusi, justru bisa menimbulkan gesekan di masyarakat,” ujar Arwan Presidium Forwatu Banten, dalam keterangan persnya (Sabtu, 07 Februari 2026).
Menurutnya, Bapenda seharusnya fokus pada inovasi dan perbaikan sistem pelayanan pajak yang lebih modern dan mudah diakses oleh masyarakat.
“Kenapa tidak fokus pada digitalisasi pelayanan, memberikan insentif bagi wajib pajak yang taat, atau memperluas sosialisasi tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah? Bapenda belum lakukan upaya yang lebih Humanistik! Tak perlu menambah Anggaran Operasional pada Juru Tagih namun ujungnya Pendapatan tidak naik malah boros pada APBD! Layanan Pajak tak se-viral layanan Pinjol artinya Soal Sosialisasi BAPENDA Banten gagal!” tambahnya.
Forwatu Banten juga menyoroti potensi kerawanan yang mungkin timbul akibat penagihan pajak ke rumah.
“Ini bisa menjadi celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pungutan liar atau tindakan kriminal lainnya. Bapenda harus mempertimbangkan aspek keamanan dan kenyamanan masyarakat,” tegas Arwan.
Lebih lanjut, Forwatu Banten mendesak Bapenda untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan pajak daerah.
“Masyarakat berhak tahu ke mana uang pajak mereka dialokasikan. Bapenda harus membuka informasi seluas-luasnya agar masyarakat percaya bahwa pajak yang mereka bayar benar-benar digunakan untuk kepentingan publik! Apalagi dengan banyaknya Aduan Masyarakat soal Pelayanan Pajak yang tidak Humanis! ribet! berjarak! Perlu dipertimbangkan kembali dengan upaya Evaluasi di Internal Bapenda Banten jangan NAFSU menagih tapi tidak memberikan rasa nyaman pada masyarakat! Kemana anggaran Sosialisasi Pajak yang banyak itu? Mana ketegasan Kaban Bapenda soal issue gratifikasi di Tiap Samsat? Kami akan Lapor Ombudsman dan Surati Dewan untuk RDP Soal 2 Juta Penunggak ini!!” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Bapenda Banten terkait kritik yang dilayangkan oleh Forwatu Banten.
(Red)
